Perlindungan hukum bagi masyarakat dalam proses redistribusi tanah melaluo retrukturisasi kepemilikan tanah

Sanjaya, Ramadan (2022) Perlindungan hukum bagi masyarakat dalam proses redistribusi tanah melaluo retrukturisasi kepemilikan tanah. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text pdf ttd skripsi jaya.pdf Download (2MB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIARISME (Prosentase).pdf Download (244kB)

Abstract

ABSTRAK Manusia dan tanah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan seluruh sendi kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari tanah. Sedangkan negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan menertibkan status serta penggunaannya oleh masyarakat. Agar tercipta suatu kesejahteraan, maka perlu adanya reforma agrarian dengan program-program seperti redistribusi tanah kepada para petani penggarap tanah. Hal ini dilakukan karena secara historis, pada saat pendudukan Belanda, warga pribumi tanahnya dikuasai oleh pemerintah kolonial yang dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah. Masyarakat yang tidak bisa membuktikan alas hak atau bukti kepemilikannya (eigendom) maka tanah tersebut adalah milik tanah negara (kolonial). Adanya UUPA mengatur mengenai redistribusi tanah agar kesejahteraan masyarakat Indonesia merata. Namun, dibutuhkan sebuah perlindungan hukum agar penerima tanah redistribusi dapat terlindungi hak-hak nya melalui legalitas tanah. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif yang difokuskan pada pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum mengenai redistribusi tanah dan restrukturisasi tanah beserta perlindungan hukumnya bagi masyarakat. Sedangkan pendekatan secara historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik tanah redistribusi akan mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUPA dengan cara melakukan legalitas atas tanahnya ke BPN. Dengan mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan (BPN) maka penerima tanah redistribusi akan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah hak milik yang diperoleh dari program redistribusi tanah. Hal ini juga diatur dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997. Kata kunci: Redistribusi Tanah, Restrukturisasi, Perlindungan Hukum vii ABSTRACT Humans and land are inseparable. This is because all the joints of human life are never separated from the ground. Meanwhile, the state has the responsibility to regulate and regulate the status and use by the community. In order to create a welfare, it is necessary to have agrarian reform with programs such as land redistribution to land-cultivating farmers. This was done because historically, at the time of the Dutch occupation, indigenous people had their land controlled by the colonial government which was used for the benefit of the colonizers. People who cannot prove the basis of their rights or proof of ownership (eigendom) then the land is owned by state land (colonial). The existence of the UUPA regulates land redistribution so that the welfare of the Indonesian people is evenly distributed. However, a legal protection is needed so that recipients of redistribution land can have their rights protected through land legality. The approach method used in this research is normative which focuses on the statute approach and the historical approach. The statutory approach is carried out to examine all laws and regulations related to legal issues regarding land redistribution and land restructuring and their legal protection for the community. Meanwhile, the historical approach is carried out by examining the background of what was studied and the development of arrangements regarding the issue. The results of the study indicate that the owner of the redistribution land will get legal protection based on Article 23 paragraph (1) of the BAL by making the legality of his land to the BPN. By registering their land with the Land Office (BPN), the recipient of the land redistribution will get legal certainty and legal protection for the land with ownership rights obtained from the land redistribution program. This is also regulated in Article 3 PP No. 24 of 1997. Keywords: Land Redistribution, Restructuring, Legal Protection

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Redistribusi Tanah, Restrukturisasi, Perlindungan Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	30 Ramadan Sanjaya UWKS
Date Deposited:	04 May 2023 05:10
Last Modified:	04 May 2023 05:10
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/14491

Actions (login required)

View Item

Downloads