Urgensi larangan Penjabat Gubernur dalam melakukan mutasi pegawai

Adi, Aloysia Yulianti (2023) Urgensi larangan Penjabat Gubernur dalam melakukan mutasi pegawai. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI 1.pdf Download (672kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Urgensi larangan Penjabat Gubernur dalam melakukan mutasi pegawai, hal tersebut dilatarbelakangi oleh munculnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 821/5492/SJ yang memboleh larangan kepada Penjabat Gubernur dalam melakukan mutasi pegawai. Penelitian ini bertujuan Pertama, untuk menjelaskan Urgensi larangan Penjabat Gubernur dalam melakukan mutasi pegawai. Kedua, menjelaskan implikasi hukum dari larangan Penjabat Gubernur dalam mutasi pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif yang menggunakan analisa pada peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin hukum. Keputusan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 821/5492/SJ perihal membolehkan Penjabat Gubernur dalam larangan mutasi pegawai tanpa harus mengajukan pemohonan terlebih dahulu tersebut dianggap sebagai bagian dari Freies ermessen. Namun, sebenarnya keputusan tersebut sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap suatu larangan. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut dapat dinyatakan cacat secara formil maupun materiil. Urgensi larangan Penjabat Gubernur dalam melakukan mutasi pegawai tersebut adalah hal tersebut dapat menguntungkan bagi calon pilkada atau petahana yang akan menjalankan Pilkada karena terdapat motif politik. Pembolehan atas larangan mutasi pegawai tersebut menjadi tidak sah menurut hukum dan dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan sederatan perundang-undangan, serta hal ini akan berdampak terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan dapat mempengaruhi keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak optimal. Dalam larangan tersebut, terdapat sanksi apabila Penjabat Gubernur yang melanggar ketentuan mutasi pegawai hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No, 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu pada Pasal 71 ayat (5) dan (6) yaitu akan dicabut jabatannya dan tentunya pembatalan dari pencalonan pilkada. Kata Kunci: Urgensi, Larangan, Mutasi, Penjabat Gubernur

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords:	Urgensi, Larangan, Mutasi, Penjabat Gubernur
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	30 Aloysia Yulianti Adi UWKS
Date Deposited:	13 Apr 2023 04:02
Last Modified:	13 Apr 2023 04:02
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/14427

Actions (login required)

View Item

Downloads