Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan dan Penyelundupan Satawa Liar Yang Dilindungi

Rusdianto, Fandy Jullio (2023) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan dan Penyelundupan Satawa Liar Yang Dilindungi. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text ABSTRAK.pdf Download (418kB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI 1.pdf Download (64kB)

Abstract

ABSTRACT The research, entitled "LEGAL ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF HUNTING AND Smuggling OF PROTECTED WILD ANIMALS" cannot be separated from the behavior of the animals themselves which have an attraction to possess, whether alive or dead. Currently, it can be found in animal markets that sell lots of free animals that are protected without a permit. Endangered animals, in this case animals or animals that live on land, in water and in the air, which are rarely found in their natural habitat and are threatened with extinction, and will cause exploitation. on a large scale that threatens to become extinct. This research itself uses a normative research method, which is limited only to the form of regulation of endangered animals and accountability for the ownership of endangered species without a permit in Indonesia. Criminal liability cannot refer to being prohibited or threatened with a criminal act, because the principle of responsibility in criminal law "is not criminal if there is no mistake" Based on the results of the discussion conducted by the author, it is concluded that the regulation of endangered species in Indonesia according to Law no. 5 of 1990, namely in Article 1 number 7, it can be divided into a. protected animals b. unprotected animals. For implementing regulations regarding endangered species, it is found in Government Regulation no. 13 of 1994 concerning Hunting for Hunting Animals; Government Regulation No. 18 of 1994 concerning Natural Tourism Exploitation in National Park Utilization Zones, Natural Tourism Parks and in Grand Forest Parks, Government Regulation no. 68 of 1998 concerning Nature Reserves and Nature Conservation Areas, Government Regulation no. 7 of 1999 concerning Preservation of Plant and Animal Species; Government Regulation No. 8 of 1999 concerning the Utilization of Plant and Animal Species. Criminal liability for ownership of endangered animals without a permit is regulated in Article 40 and it is true whether it still deviates from this provision. ABSTRAK Penelitian yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBURUAN DAN PENYELUNDUPAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI" tidak terlepas dari perilaku satwa itu sendiri yang mempunyai daya tarik untuk dimiliki, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Saat ini dapat ditemui pada pasar hewan yang menjual banyak bebas satwa yang dilindungi tanpa izin Satwa langka dalam hal ini hewan atau binatang yang hidup di darat, di air dan di udara yang mana sudah jarang ditemui di habitat aslinya dan terancam punah, dan akan menyebabkan eksploitasi besar-besaran yang akan mengancam kepunahan. Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian normatif, yang dibatasi hanya pada bentuk pengaturan satwa langka dan pertanggungjawaban pada kepemilikan satwa langka tanpa izin di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat menunjuk kepada dilarang atau diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana "tidak pidana jika tidak ada kesalahan" Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh Penulis maka berkesimpulan bahwa Pengaturan terhadap satwa langka di Indonesia menurut UU No. 5 Tahun 1990 yaitu pada pasal 1 angka 7, dapat dibedakan menjadi a. satwa yang dilindungi b. satwa yang tidak dilindungi. Untuk pengaturan pelaksanaan mengenai satwa langka terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru; Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan di Taman Hutan Raya, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pertanggungjawaban pidana terhadap kepemilikan satwa langka tanpa izin diatur dalam pasal 40 dan benar apanya masih menyimpang dari ketentuan ini.

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	30 Fandy Jullio Rusdianto UWKS
Date Deposited:	09 May 2023 03:14
Last Modified:	09 May 2023 03:14
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/14381

Actions (login required)

View Item

Downloads