Regulasi labelisasi halal atas produk air minum dalam kemasan berstandar nasional Indonesia (SNI)

Hartono, Rudy (2017) Regulasi labelisasi halal atas produk air minum dalam kemasan berstandar nasional Indonesia (SNI). Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

[img]
Preview
Text
Abstract20.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: https://uwks.ac.id

Abstract

ABSTRAK Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ularna Indonesia (MUl) Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk rnakanan, minurnan, obat-obatan dengan tujuan kesehatan dan kosrnetika yang diproduksi oleh perusahan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi. Pertama, terlindunginya konsumen muslim dari rnengonsurnsi pangan, obatobatan dan kosrnetika yang tidak halal; kedua, secara kejiwan perasan hati dan batin konsurnen akan tenang; ketiga, rnempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan keempat, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Salah satu contoh bentuk standarisasi nasional adalah air minum dalam kemasan. Air merupakan kebutuhan mendasar manusia. Air Minum Dalam Kemasan diartikan sebagai air yang telah diproses, tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta aman untuk diminum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur pendaftaran standar nasional Indonesia (SNJ) atas air minum dalam kemasan dan untuk menganalisis dan menemukan bentuk perlindungan hukurn dalam regulasi standar nasional Indonesia (SNI) atas labelisasi halal berdasarkan hukurn positif di Indonesia. Penelitian ini termasuk yuridis normatif dan menjabarkan secara yuridis deskriptif dengan pendekatan undang-undang yaitu meneliti azas-azas hukum terkait hubungan peraturan yang satu dengan lainnya serta keterkaitannya dengan fakta yang terjadi. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan metode deskriptif analitis yaitu dengan menggunakan aturan hukum yang berlaku berdasar pada teori keadilan. Hasil dari penelitian ini adalah pertama Regulasi teknis berisi -tentang aturan yang mewajibkan untuk suatu produk tertentu untuk memakai standar tertentu yang telah ada. Hal ini disebabkan pengadopsian SNI menjadi regulasi teknis lebih mudah diterima oleh pelaku pasar karena SNI dirumuskan bersama oleh stake holder (produsen, konsurnen, regulator dan para pakar) dan proses perumusan SNI rnelalui sejumlah tahap untuk memfasilitasi optimasi antara pendekatan kepakaran dan pendekatan konsensus. Selain itu SNI didukung sistem penilaian kesesuaian yang sesuai dengan standar praktek internasional dan telah mendapatkan pengakuan multilateral melalui sejumlah forum akreditasi regional dan internasional. Namun regulasi teknis ada juga yang berisi tentang spesifikasi tertentu terhadap suatu produk, jadi peraturan tersebut mengatur secara detil tentang suatu produk. Kedua, Konsekuensi atau akibat hukum bagi pelaku usaha yang mencantumkan label halal yang tidak prosedural dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang PerJindungan Konsurnen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Kata Kunci: SNI, standarisasi, label halal ========================================================= ABSTRACT The Indonesian National Standard is the standard set by the National Standardization Agency and applies nationally. Halal certificate is a certificate issued by Majelis Ulama Indonesia (MUI) of Central or Provincial concerning halal of a food, beverage, medicinal product with health and cosmetic purpose which produced by company after being investigated and declared halal by LPPOM MUI. For consumers, halal certificates have several functions. First, the protection of Muslim consumers from consuming food, drugs and cosmetics are not kosher; Secondly, the hearts and hearts of consumers will calm down; Third, maintaining the soul and body from the downturn caused by illicit products; And fourth, will provide legal certainty and protection. One example of the form of national standardization is bottled drinking water. Water is a basic human need. Drinking Water In Packaging is defined as processed water, no other food and food additives, packaged, and safe to drink. The purpose of this study was to analyze Indonesia National Standards Registration (SNI) procedures for bottled drinking water and to analyze and find the form of legal protection in the regulation of Indonesian National Standard (SNI) on halal labeling based on positive law in Indonesia. This study includes normative juridical and describes the juridical descriptive with the approach of the Jaw that examines the legal principles related to the relationship of the rules with each other and its relation to the facts that occur. Data obtained then analyzed by analytical descriptive method that is by using the rule of law applicable based on the theory of justice. The results of this study are the first Technical Regulations containing the rules that require for a particular product to use certain existing standards. This is because the adoption of SNI into technical regulation is more easily accepted by market participants because SNI is formulated jointly by stake holders (producers, consumers, regulators and experts) and SNI formulation process through several stages to facilitate optimization between approaches of expertise and consensus approach. In addition, SNI is supported by conformity assessment system in accordance with international practice standards and has received multilateral recognition through a number of regional and international accreditation forums. However, technical regulations also contain specific specifications of a product, so the rules regulate in detail about a product. Second, the legal consequences or consequences for business actors that include non-procedural kosher labels may be declared to have violated the provisions of the laws and regulations contained in Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law Number 7 Year 1996 regarding Food and Government Regulation Number 69 Year 1999 on Food Label and Advertisement. Keywords: SNI, standarisasi, label halal

Item Type: Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords: SNI, standarisasi, label halal
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program
Depositing User: library uwks
Date Deposited: 20 Feb 2018 06:21
Last Modified: 20 Feb 2018 06:21
URI: http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/140

Actions (login required)

View Item View Item