Harmonisasi undang-undang pangan dalam kaitannya dengan undang-undang jaminan produk halal dalam menhadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA)

Dibyantarsih, Noerana (2017) Harmonisasi undang-undang pangan dalam kaitannya dengan undang-undang jaminan produk halal dalam menhadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA). Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma surabaya Univercity.

[img]
Preview
Text
abstract24.pdf

Download (3MB) | Preview
Official URL: https://uwks.ac.id

Abstract

ABSTRAK Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang selalu berusaha untuk memajukan negaranya. Dewasa ini Indonesia termasuk di dalam wilayah negara ASEAN yang mengalami berbagai perubahan. begitupun dengan negara-negara lainnya. Perubahan terjadi di bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosio-budaya dan teknologi dimana perubahan tersebut disebut dengan globalisasi. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya perekonomian sehingga menuntut adanya persaingan di an tara wilayah negara-negara. khususnya negara berkembang yang menyebabkan setiap negara berkompetisi dalam meningkatkan perekonomiannya, salah satunya di bidang perdagangan dan jasa. Hal ini berimbas pada kebijakan- kebijakan yang dibentuk dalam bentuk kerjasama bilateral, multilateral dan regional. Sehingga timbul sebuah wacana dari penulis tentang Bagaimana ketentuan tentang kehalalan produk pangan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Bagaimana harmonisasi Undang-undang Pangan dikaitkan dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal, untuk dijadikan sebuah karya tulis. Penulis mengunakan metode penelitian normatif yang memfokuskan kepada kajian perundang-undangan yang berhubungan dengan penggunaan Harmonisasi Undang-undang pangan dalam kaitannya dengan Undang-Undang Jaminan Produk halal dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) . Setelah melakukan penelitian Penulis menemukan di mana ketentuan tentang kehalalan produk pangan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi. ASEAN (MEA) yakni dalam hal ini sertifikasi halal. Sertifikat Halal MUI terasa sangat dibutuhkan bagi kalangan pengusaha dan produsen makanan dan minuman. Bukan hanya oleh keluarga Muslim atau umat Islam, namun juga diperlukan oleh hampir semua umat dan produsen yang berasal dari beragam agama. Karena sertifikat halal sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen terutama muslim, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Harmonisasi Undang-undang Pangan dalam kaitannya dengan Undang- undang Jaminan Produk Halal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yakni adanya aturan tentang peredaran produk-produk pang an yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal tidak lagi bisa beredar di Indonesia. Adapun harmonisasi peraturan perundang-undangan ini tidak terlepas dari tiga landasan atau dasar pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni; landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis dalam melakukan koordinasi pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, tetapi juga terhadap rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden. UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pangan dan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mensyaratkan bagi produsen atau pelaku usaha untuk mencantumkan label halal tanpa terkecuali demi menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen. Kata kunci : Harmonisasi Undang-undang, Produk Halal dan Masyarakat Ekonomi Asean. ========================================================= ABSTRACT Indonesia is one of the developing countries that is always trying to advance its country. Currently, Indonesia is included in the territory of ASEAN countries that undergo various changes, as well as with other countries. Changes occur in the fields of politics, economics, education, socio-culture and technology where the change is called globalization. The change is marked by an increase in the economy that requires competition among countries, especially developing countries that cause each country to compete in improving the economy, one of them in the field of trade and services. This has an impact on the policies established in the form of bilateral, multilateral and regional cooperation. So there arises a discourse from the author on How the provisions on halal food products in the face of the ASEAN Economic Community (MEA). How the harmonization of the Food Law is linked with the Halal Product Warranty Act, to be a paper. The author uses normative research methods that focus on the review of legislation relating to the use of Harmonization of Food Law in relation to the Law on Halal Product Assurance in the face of the ASEAN economic community. The approach used is the statutory approach (Statute Approach). The statutory approach (Statute Approach). After doing research the author finds out where the provisions on halal food products in the face of the ASEAN Economic Community (MEA) ie in this case halal certification. Halal Certificate MUI feels very necessary for businessmen and producers of food and beverages. Not only by Muslim families or Muslims, but also required by almost all people and producers who come from various religions. Because halal certificate as producer responsibility to consumer especially Moslem, increase trust and consumer satisfaction. Harmonization of Food Law in relation to Halal Product Guarantee Act in facing ASEAN Economic Community (MEA), namely the existence of rules about the circulation of food products that are not certified halal and not labeled halal can no longer circulate in Indonesia. The harmonization of these laws and regulations can not be separated from the three foundations or the basis of legislation, namely; Philosophical foundations, juridical foundations, and sociological foundations in coordinating the harmonization of draft legislation, but also on draft government regulations and presidential draft regulations. UU no. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law no. 12 Year 2012 on Food and Law no. 33 Year 2014 About Halal Product Warranty requires manufacturers or business actors to include halal label without exception to ensure the safety and comfort of consumers. Keywords: Harmonization of Laws, Halal Products and the ASEAN Economic Community.

Item Type: Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords: Harmonisasi Undang-undang, Produk Halal dan Masyarakat Ekonomi Asean. Harmonization of Laws, Halal Products and the ASEAN Economic Community.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program
Depositing User: library uwks
Date Deposited: 20 Feb 2018 06:26
Last Modified: 20 Feb 2018 07:07
URI: http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/134

Actions (login required)

View Item View Item