Kepastian Hukum Bilateral Investment treaty Dalam Pelaksanaan Investasi di Indonesia

Salviana, Fries Melia (2018) Kepastian Hukum Bilateral Investment treaty Dalam Pelaksanaan Investasi di Indonesia. Univ.Wijaya Kusuma Surabaya. (Unpublished)

Text 2. REVIEWER.pdf Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Bilateral Investment Treaty (BIT) merupakan suatu perjanjian yang pada saat ini sering digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai sarana guna mencari investor serta sebagai pelindungan hukum pada para pelaku usaha yang melakukan perjanjian investasi, meskipun demikian, ternyata BIT juga banyak dijadikan dasar gugatan oleh pelaku usaha kepada pemerintah Republik Indonesia, diantaranya adalah kasus Churchill Mining yang mengajukan gugatan kepada pemerintah Provinsi Kutai Timur ataupun gugatan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara terkait dengan dikeluarkan kebijakan pemerintah mengenai pengenaan bea eskpor biji timah. Sehingga perlu untuk mengetahui mengenai Karakteristik Hukum dari BIT serta penerapan asas kepastian hukum dalam penerapan BIT di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dalam penulisan ini diketahui bahwa BIT merupakan suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara dan mengikat keduanya. Isi perjanjian dalam BIT termasuk dalam ruang lingkup investasi yang mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak melalui pengesahan atau ratifikasi. Akan tetapi yang menjadi keistimewaan dari BIT adalah adanya akibat hukum bagi para pelaku usaha di antara kedua negara yang melakukan BIT untuk menuangkan isi perjanjian BIT dalam perjanjian yang dilakukan di antara mereka, dan dapat dijadikan dasar gugatan manakala ada salah satu pihak tidak melaksanakan isi BIT. BIT juga dapat dijadikan sebagai media untuk promosi dan memilih sarana penyelesaian sengketa. Kata Kunci: Bilateral Investment Treaty; perlindungan hukum; kepastian hukum ABSTRACT Bilateral Investment Treaty (BIT) is an agreement which often used by Indonesian Government as a media for finding investor and for protecting investor. But, BIT also be made basis of the lawsuit by investor to Indonesian Government, among other is Churchill Mining Case which doing lawsuit to Kutai Timur Government or PT. Newmont Nusa Tenggara related to the issuance of government policies regarding the imposition of export duties on tin ore. So, it is need to know about legal characteristics of BIT and the implementation of princple of legal certainty from BIT in Indonesia. This is normative research, from this paper, knowing if BIT is an international aggreement which doing by two country and tie them up. The contents of the agreement in BIT are included in the scope of the investment and tie them by ratification. However, the speciality of BIT is the existence of legal consequences for all of bussiness actor from the two country and can be basic lawsuit if one of them broken the aggreement. Keywords: Bilateral Investment Treaty; law protection; law certaintly

Item Type:	Other
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	Sulimin BP3
Date Deposited:	28 Oct 2022 06:20
Last Modified:	28 Oct 2022 06:20
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/13183

Actions (login required)

View Item

Downloads