"Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Restitusi Pada Anak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Sadah, anis (2022) "Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Restitusi Pada Anak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Masters (S2) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text ABSTRAK (1).pdf Download (654kB)
	Text TURNITIN %.pdf Download (13kB)

Abstract

Tesis yang berjudul Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Restitusi Pada Anak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bertujuan: Pertama, Untuk mengetahui bentuk perlindungan atas pemenuhan hak restitusi anak korban kejahatan seksual menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014; Kedua, Untuk memahami prosedur yang harus dilalui anak korban kejahatan seksual dalam memperoleh restitusi, berikut factor yang mendukung maupun yang menghambat. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan metode penelitian metode penelitian yuridis normatif. Artinya, penelitian fokus untuk mengkaji dan melihat penerapan aturan, kaidah atau norma hukum positif. Penyusunan dilakukan dengan mengumpulkan sumber data dengan menggunakan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan (sebagai bahan hukum yang utama) serta bahan hukum sekunder berupa .literatur-literatur, karya ilmiah hukum, bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, sumber bacaan dan data dari internet, serta dokumen hukum tersier seperti kamus hukum dan kamus umum untuk memberikan penjelasan tentang konsep-konsep yang relevan dengan pembahasan selama penyusunan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: Secara tekstual UU Perlindungan Anak sudah memberikan perlindungan dan jaminan hak restitusi yang dibutuhkan oleh anak korban kejahatan seksual. Namun sifat dari perlindungan hukum pada hakikatnya adalah aktif dan progresif, mengikuti perkembangan sosial masyarakat yang juga selalu dinamis. Perlindungan tidak hanya pada terciptanya hukum secara tekstual tetapi juga bagaimana teks-teks hukum tersebut dijalankan sebagaimana fungsi hukum yang juga berkaitan dengan bekerjanya perangkat-perangkat hukum. Perlindungan hukum juga menekankan pada pihak-pihak yang harus melindungi anak, itu berarti ketika terjadi kekerasan seksual seharusnya pihak-pihak yang diberi amanah dalam UU tersebut mempertanggung jawabkan kelalaian yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan seksual. Kedua: Adanya prosedur untuk memperoleh restitusi ternyata tidak serta membuat anak korban kejahatan seksual meperoleh hak restisusi. Yang juga menjadi hambatan dalam memperoleh keadilan adalah tidak adanya juklak dan juknis pada aparat penegak hukum terutama di kepolisian dan kejaksaan untuk melaksanakan pemenuhan hak restitusi pada anak korban kejahatan seksual sebagai dasar permohonan maupun gugatan, karena selama ini masih menunggu permintaan atau permohonan dari pihak korban. Layanan LPSK untuk korban selama ini masih bersifat pasif dan terbatas di 25 ibu kota propinsi, sehingga tidak mudah dijangkau oleh korban. Sedangkan LPSK adalah lembaga yang memiliki potensi besar dalam menyelamatkan anak-anak yang menjadi korban kekersan seksual memperoleh hak pemulihan secara maksimal dalam mendampingi korban memperjuangkan hak restitusinya. Kata Kunci: hak restitusi; anak; korban kejahatan seksual

Item Type:	Thesis (Masters (S2))
Uncontrolled Keywords:	hak restitusi; anak; korban kejahatan seksual
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program
Depositing User:	Supriyo .
Date Deposited:	13 Oct 2022 07:35
Last Modified:	13 Oct 2022 07:35
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/13059

Actions (login required)

View Item

Downloads