Pemecatan dinas militer terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana perzinahan

Darusman, Ariq Abdurrahman (2022) Pemecatan dinas militer terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana perzinahan. Bachelor (S1) thesis, WIJAYA KUSUMA SURABAYA UNIVERSITY.

	Text ABSTRAK.pdf Download (376kB)
	Text Skripsi ariq abdur original.pdf Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan tugasnya menjaga pertahanan negara harus memiliki jiwa disiplin yang tinggi dan bertugas sesuai dengan perintah dan aturan yang berlaku. Namun, sering dijumpai pula anggota TNI yang melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin maupun tindak pidana, salah satu kasus yang sering ditemui adalah kasus perzinahan yang melibatkan warga sipil maupun sesama anggota TNI yang berujung pada pemecatan bagi anggota TNI yang menjadi pelakunya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pemecatan Dinas Militer Terhadap Anggota TNI Pelaku Tindak Pidana Perzinahan” yang bertujuan, pertama untuk mengetahui bagaimana proses penerapan hukum bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan berupa perzinahan. Kedua, untuk menganalisis sanksi hukum berupa pemecatan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anggota TNI. Sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang merupakan hukum pidana khusus karena hanya berlaku untuk anggota militer saja. Penjatuhan sanksi terhadap anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana perzinahan ini adalah bentuk pertanggungjawaban hukum sehingga dapat menjadi bukti ketegasan aturan-aturan hukum yang berlaku terutama dalam lingkup militer. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif – kualitatif, yaitu dengan melakukan studi bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan pemahaman terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, Pertama : bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana kesusilaan berupa perzinahan akan diproses dalam Peradilan Militer sesuai KUHPM sebagai hukum materiilnya dan Hukum Acara Peradilan Militer sebagai hukum formilnya. Dalam peradilan militer terdapat organ- organ atau Lembaga khusus yang berwenang dalam menangani perkara di lingkup militer dan alur persidangan yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kedua : Sanksi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dijatuhkan kepada anggota TNI yang dianggap sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, pemidanaan ini bertujuan untuk memberi efek jera bagi anggota TNI untuk tidak melakukan pelanggaran dalam masa dinasnya terutama pelanggaran kesusilaan yang melibatkan sesama pihak yang termasuk dalam Keluarga Besar TNI, penjatuhan pidana ini berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam Pengadilan Militer dan juga dapat melalui Administrasi Prajurit di Kesatuannya. Kata Kunci : Proses Hukum Pidana Militer, Pemecatan Dinas Militer, KUHPM

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords:	Proses Hukum Pidana Militer, Pemecatan Dinas Militer, KUHPM
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	30 Ariq Abdurrahman UWKS
Date Deposited:	06 Oct 2022 03:22
Last Modified:	06 Oct 2022 03:22
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/12767

Actions (login required)

View Item

Downloads