Peran BPD dalam Mendukung Pemerintah Desa untuk Mewujudkan Good Governance di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

Pujowati, Yenik (2017) Peran BPD dalam Mendukung Pemerintah Desa untuk Mewujudkan Good Governance di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Universitas Islam Raden Rahmat Malang. (Unpublished)

Text Jurnal 6.pdf Download (786kB)

Abstract

Setelah peralihan rezim dari orde baru ke reformasi Negara melahirkan Undang-Undang No. 28 tahun 1999. Dalam peraturan tersebut, menjadi tujuh azas dan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat Negara untuk melaksanakan tugas. Ketujuh azas tersebut meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaran, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionality, azas prfesionalitas dan azas akuntabilitas. Otonomi daerah juga terbagi atas Pemerintahan Tingkat Provinsi, Pemerintahan Tingkat Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Tingkat Desa. Pemerintahan Desa dikatakan pemerintahan yang otonom karena dalam UU No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat dan asal usul yang diakui oleh Negara. Dengan demikian pemerintah desa tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintahan diatasnya dalam urusan pelaksanaan Pemerintahan Desa. Desa juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pesta demokrasi dan adanya pemilihan Kepala Desa dan lembaga BPD adalah wujud dari demokrasi tersebut. Alasan yang menjadi penting yakni bahwa banyaknya pernyataan warga Desa sumberkepuh yang tidak mengetahui mekanisme pengangkatan anggota BPD, kedudukan BPD, serta peran BPD. Hal ini sangat ironis mengingat demokrasi telah berjalan bertahun-tahun akan tetapi sistem perwakilan tetap saja menuai persoalan, Hal ini memang sangat perlu adanya partisipasi masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang sehat, karena saat ini kemajuan suatu daerah dalam hal ini adalah kemajuan desa tidak hanya ditentukan oleh kualitas dari para petingginya saja, tetapi juga dapat ditentukan oleh kualitas para warga yang memilihnya. Dengan adanya pemilih yang berkualitas maka pamilih tidak akan bersifat pasif lagi, melainkan lebih aktif dalam menciptkan sistem pemerintahan yang baik khususnya pemerintahan desa. Kata Kunci : Good Governance, Badan pemusyawaratan Desa (BPD) DIALEKTIKA Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial

Item Type:	Other
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:	Faculty of Social and Political Sciences
Depositing User:	Sulimin BP3
Date Deposited:	19 May 2022 03:19
Last Modified:	19 May 2022 03:19
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/11749

Actions (login required)

View Item

Downloads