PERADILAN TINDAK PIDANA RINGAN PELANGGAR PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) CORONA VIRUS 2019 (COVID-19)

Belindasari, Viona (2022) PERADILAN TINDAK PIDANA RINGAN PELANGGAR PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) CORONA VIRUS 2019 (COVID-19). Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text Cover Viona.pdf Download (3MB)
	Text Turnitin viona (2).pdf Download (66kB)

Abstract

ABSTRAK Pandemi covid (Covid virus disease 2019) semakin hari semakin meningkat di seluruh dunia dan tidak terkecuali negara kita indonesia, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat yang padat. Upaya yang baru baru ini dilakukan pemerintah adalah PPKM atau yang disebut juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Peraturan PPKM ini dilaksanakan berdasarkan arahan menteri dalam negeri No.14 tahun 2021. Jika telah timbul suatu peraturan di tengah kehidupan masyarakat, maka masyarakat harus menaatinya dan jika masyarakat yang melanggat peraturan ini maka akan mendapat sanksi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Untuk menentukan hukuman/sanksi apa yang akan diperoleh pelanggar maka dari itu diperlukan adanya peradilan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian pendekatan PerUndang-Undangan (statue approach). Pendekatan ini digunakan karena dalam pembahasan dalam skripsi ini akan mengacu pada Undang-Undang. Proses peradilan ini dilakukan dengan 2 metode atau sistem peradilan sesuai dengan surat penunjuk jaksa agung No. B-132/A/ SKJA/06/2021, adapun bentuknya yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan singkat yang mana kedua dari sistem peradilan ini dilakukan dengan cara yang singkat dan mudah, dan hanya memberikan hukuman berupa denda maupun kurungan sahaja. Para pelanggar dapat melakukan semua upaya hukum kecuali banding karena sudah jelas disebutkan bawasannya acara tindak pidana ringan tidak dapat melakukan banding, dan bila mana para pelanggar yang merasa bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim kurang tepat atau bahkan salah maka ia dapat mengajukan kasasi dan peninjauan kembali tetapi setiap upaya hukum memiliki dasar sendiri sebagai pertimbangan apakah suatu permohonan itu benar sesuai dengan alasan alasan yang dibernarkan oleh undang undang atau tidak. Kata kunci : Covid virus disease 2019, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Statue approach, Peradilan

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords:	Covid virus disease 2019, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Statue approach, Peradilan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	Viona Belinda sari
Date Deposited:	14 Apr 2022 06:38
Last Modified:	14 Apr 2022 06:38
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/11560

Actions (login required)

View Item

Downloads