Purwadi, Ari (2013) Harmonisasi pengaturan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah era otonomi daerah. Perspektif, XVIII (2). pp. 86-96. ISSN 1410-3648
|
Text
HARMONISASI PENGATURAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH Ari Purwadi_Vol 18 No 2 Tahun 2013 Edisi Mei.pdf Download (886kB) | Preview |
Abstract
Berdasarkan Stufentheorie, pengaturan perencanaan pembangunan daerah semestinya tidak boleh bertentangan dengan pengaturan perencanaan pembangunan nasional. Namun, dengan melihat sistem perundang-undangan yang dibangun itu haruslah koresponden, maka harmonisasi (keselarasan, kecocokan, keserasian) pengaturan perencanaan pembangunan nasional dan daerah tidak harus terjadi, terlebih karena adanya pelaksanaan asas desentralisasi dalam wujud otonomi daerah. Penggunaan asas hukum lex superiori derogat legi inferiori yang diterapkan secara kaku dalam hubungan antara pengaturan perencanaan pembangunan nasional (lex superior) dan pengaturan perencanaan pembanguan daerah (lex inferior), tentu saja akan mengedepankan kepastian hukum, sehingga akan dapat menggeser kepentingan yang lebih luas. Apabila kepastian hukum diikuti secara mutlak, maka hukum hanya akan berguna bagi hukum itu sendiri, tetapi tidak untuk masyarakat. Kata Kunci: harmonisasi, perencanaan pembangunan, otonomi daerah.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Master in Law Sciences Study Program |
Depositing User: | Ari Purwadi |
Date Deposited: | 25 Jun 2018 03:05 |
Last Modified: | 25 Jun 2018 03:05 |
URI: | http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/1138 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year