Perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia terkait kebijakan pemberian vaksin Covid-19

Meutia, Chesa Putri (2022) Perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia terkait kebijakan pemberian vaksin Covid-19. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text ABSTRAK.pdf Download (588kB)
	Text LAPORAN CEK PLAGIASI PERSENTASE.pdf Download (13kB)

Abstract

Penelitian yang berjudul Perbandingan Hukum Indonesia Dan Malaysia Terkait Kebijakan Pemberian Vaksin Covid-19 memiliki rumusan masalah yang pertama bagaimana analisa posisi Indonesia dan Malaysia terkait dengan kedaruratan wilayah akibat virus covid-19 dan yang kedua bagaimana kebijakan Negara Indonesia dan Malaysia terkait vaksin covid-19 terhadap warga negaranya. Hal tersebut bertujuan yang pertama untuk menganalisa posisi Indonesia dan Malaysia terkait dengan kedaruratan wilayah akibat virus covid-19. Kedua yaitu untuk menganalisa kebijakan negara Indonesia dan Malaysia terkait vaksin covid-19 terhadap warga negaranya. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yang pertama : Kedaruratan terhadap wilayah negara Indonesia dan Malaysia karena adanya virus Covid-19 tidak dapat diukur dengan angka dan jumlah yang pasti. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidakstabilan yang terjadi pada setiap negara karena dapat dilihat dari kondisi masing-masing negara baik dari kasus positif, kasus kematian, kasus kesembuhan, dan percepatan penyebaran virus Covid-19 tersebut. Jumlah populasi dari warga negara dan besarnya wilayah negara juga dapat memengaruhi adanya ketidakpastian negara itu untuk mengalami kedaruratan wilayah akibat virus Covid-19. Kedua : Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah antara negara Indonesia dan Malaysia terkait vaksin Covid-19 terhadap warga negaranya memiliki sisi yang berbeda untuk masing-masing negara. Pernyataan itu karena disesuaikan dengan kondisi dari kebijakan-kebijakan yang diambil serta dikeluarkan oleh pemerintah dari masing-masing negara sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk program pelaksanaan vaksin Covid-19 terhadap warga negaranya. Negara Indonesia memiliki peraturan tentang pelaksanaan vaksinasi secara umum yang dibutuhkan yaitu yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Malaysia aturannya ada di Peraturan Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Pengisytiharan Kawasan Tempatan Jangkitan) (Pelanjutan Kuat Kuasa) 2021 yang berlandaskan Akta 342 tentang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Kata Kunci : Kedaruratan, Kebijakan, Vaksin Covid-19 The study entitled Comparison of Indonesian and Malaysian Laws Related to the Covid-19 Vaccine Policy has the first formulation of how to analyze the position of Indonesia and Malaysia related to regional emergencies due to the covid-19 virus and the second how the policies of the State of Indonesia and Malaysia related to the covid-19 vaccine against their citizens. It aims to analyze the position of Indonesia and Malaysia related to regional emergencies due to the covid-19 virus. The second is to analyze the policies of Indonesia and Malaysia related to the covid-19 vaccine against their citizens. The research method used in this thesis uses normative law research methods which are research by analyzing related laws and regulations. Based on the results of the study can be concluded the first: Emergencies in the territory of Indonesia and Malaysia due to the presence of the Covid-19 virus cannot be measured by exact numbers and numbers. This is due to the instability that occurs in each country because it can be seen from the condition of each country both from positive cases, death cases, cases of recovery, and the acceleration of the spread of the Covid-19 virus. The population of citizens and the size of the country's territory can also affect the country's uncertainty to experience regional emergencies due to the Covid-19 virus. Second: The policy carried out by the government between Indonesia and Malaysia regarding the Covid-19 vaccine against its citizens has a different side to each country. The statement is because it is adjusted to the conditions of the policies taken and issued by the governments of each country in accordance with what is needed for the implementation program of the Covid-19 vaccine against its citizens. The State of Indonesia has regulations on the implementation of vaccinations in general that are needed, namely contained in Presidential Regulation No. 14 of 2021 on the Second Amendment to Presidential Regulation No. 99 of 2020 on Vaccine Procurement and Implementation of Vaccinations in order to Combat the Coronavirus Disease Pandemic 2019 (Covid-19) and Malaysia's the regulations are in the Prevention and Control of Infectious Diseases (Declaration of Local Area of Infection) (Extension of Force) Regulations 2021 in accordance with Act 342 on the Prevention and Control of Infectious Diseases 1988. Keywords : Emergency, Covid-19 Vaccine, Policy.

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Kedaruratan, Kebijakan, Vaksin Covid-19 Keywords : Emergency, Covid-19 Vaccine, Policy.
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	Chesa Putri Meutia
Date Deposited:	04 Apr 2022 01:37
Last Modified:	04 Apr 2022 01:37
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/11257

Actions (login required)

View Item

Downloads