Upaya penanggulangan tindak pidana kesusilaan di Kabupaten Gresik

NUGRAHA, ANDRI FIRMAN (2022) Upaya penanggulangan tindak pidana kesusilaan di Kabupaten Gresik. Bachelor (S1) thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

	Text ABSTRAK - FIX.pdf Download (1MB)
	Text Laporan Cek Plagiasi - Andri Firman Nugraha - 18300031.pdf Download (232kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian yang berjudul Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Di Kabupaten Gresik bertujuan pertama untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana Keasusilaan. Kedua untuk mengetahui penjatuhan sanksi dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 juncto Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul dalam mencegah tindak pidana asusila di Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Hukum Sosiologis adalah suatu ragam penelitian hukum mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama : bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan adalah melalui penerbitan 3 Peraturan Daerah meliputi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2103 Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul serta Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Pelarangan Pelacuran Dan Perbuatan Cabul. Kedua : dari seluruh sanksi dalam ketiga perda, sanksi kurungan atau denda yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 dirasa belum efektif dalam menanggulangi pelacuran, sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik mengganti sanksi tersebut dengan sanksi rehabilitasi terhadap para wanita tuna susila yang terjaring razia. Ketiga : penegakkan Perda yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik juga masih kurang maksimal karena dalam pelaksanaan razia Pelacuran dan perbuatan cabul, Satpol PP hanya bisa mengamankan para wanita tuna susila sementara mucikari tidak dilakukan tindakan apapun karena mucikari tersebut dilindungi oleh warga setempat sehingga untuk menghindari keributan maka mucikari tersebut tidak di bawa oleh Satpol PP. Keempat : pelaksanaan penegakkan Perda pelacuran dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Satpol PP juga menemui kendala karena pada saat ini muncul modus baru yang dilakukan oleh para mucikari dan PSK yaitu para Psk dan mucikari tersebut melakukan transaksi dan penawaran jasa pelacuran serta melakukan kesepakatan mengenai lokasi kencan dengan pria hidung melalui aplikasi obrolan seperti michat atau whatsap. Akan tetapi ternyata lokasi tersebut berbeda dengan yang telah disetujui sebelumya, pasalnya lokasi tersebut ternyata berada di luar wilayah Kabupaten Gresik sehingga aparat Satpol PP sulit melakukan pembuktian terhadap hal tersebut. Kata Kunci : Upaya, Menanggulangi, Tindak Pidana Kesusilaan, Kabupaten Gresik ABSTRACT The research, entitled Efforts to Overcome Immoral Crimes in Gresik Regency, aims first to find out the efforts that can be made by the Gresik Regency Government in tackling the occurrence of immoral acts. Second, to find out the imposition of sanctions for Regional Regulation Number 15 of 2013 concerning Public Order and Order and Regional Regulation Number 7 of 2002 in conjunction with Regional Regulation Number 22 of 2004 concerning Prohibition of Prostitution and Obscene Acts in preventing immoral crimes in Gresik Regency. The research method used in this thesis using the Sociological Law research method is a variety of legal research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. Based on the results of the study, it can be concluded first: that the role and efforts made by the Gresik Regency Government in tackling the Crime of Morality is through the issuance of 3 Regional Regulations including Regional Regulation Number 15 of 2103 concerning Public Order and Order and Regional Regulation Number 07 of 2002 concerning the Prohibition of Prostitution. and Obscene Acts and Regional Regulation Number 22 of 2004 concerning Amendments to Gresik Regency Regional Regulation Number 07 of 2002 concerning Prohibition of Prostitution and Obscene Acts. Second: of all the sanctions in the three regional regulations, the imprisonment or fines contained in the Regional Regulation Number 07 of 2002 are deemed ineffective in tackling prostitution, so the Gresik Regency Government replaces the sanctions with rehabilitation sanctions against prostitutes caught in raids. Third: the enforcement of Regional Regulations carried out by the Gresik Regency Civil Service Police Unit is also still not optimal because in carrying out raids on prostitution and obscene acts, the Satpol PP can only secure prostitutes while pimps do not take any action because the pimps are protected by local residents so as to avoid a commotion then the pimp is not brought by the Satpol PP. Fourth: the implementation of the enforcement of the law on prostitution and obscene acts carried out by the Satpol PP also encounters obstacles because at this time a new mode has emerged which is carried out by pimps and sex workers, namely the sex workers and the pimps conducting transactions and offering prostitution services as well as making an agreement regarding the location of dating with nose man via chat apps like michat or whatsapp. However, it turned out that the location was different from the one previously agreed upon, because the location was located outside the Gresik Regency area so that the Satpol PP officers found it difficult to prove this. Keywords : Efforts, Overcoming, Crime of Morals, Gresik Regency

Item Type:	Thesis (Bachelor (S1))
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Upaya, Menanggulangi, Tindak Pidana Kesusilaan, Kabupaten Gresik Keywords : Efforts, Overcoming, Crime of Morals, Gresik Regency
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law
Depositing User:	ANDRI FIRMAN NUGRAHA, S.H. SUINDRIYATI. S.H.
Date Deposited:	04 Apr 2022 01:18
Last Modified:	04 Apr 2022 01:18
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/11220

Actions (login required)

View Item

Downloads