Kewenangan peradilan militer terhadap anggota militer yang menyalahgunaan narkoba

Wibowo, Dwi Suryo (2018) Kewenangan peradilan militer terhadap anggota militer yang menyalahgunaan narkoba. Other thesis, Wijaya Kusuma Surabaya University.

Preview

Text ABSTRAK.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

The research entitled The Military Justice Authority Against Military Members was first undertaken to know and understand about the actions taken by military personnel. Secondly to find out the sanctions made by the Panel of Judges on military members who take drugs preventive measures. The research method used in this thesis use normative research method which is library research, that is research on legislation and literature related to closed material. And the research also uses the method of saying one of the Panel of Judges to become one of the speakers. Based on the results of this study, it can be concluded that the jurisdiction of the military court against military members who commit acts of drug abuse together with civilians, which are often associated with the connectivity cases set forth in Article 198-203 of Law no. 31 of 1997 on Military Justice. But in this case there is no relationship and connection with the case of koneksitas, because in the case of unlimited drugs there is only the same time period in drug use not in the relationship of drug dealers and drug dealers, so there is no conformity with the case koneksitas. In the event of a drug-paid action by a member of the military together with a civilian that is not a matter of connectivity, for civilians to be tried in the assembly within the scope of the Interim General Tribunal for military personnel to be tried in court within the scope of the Military Tribunal.. The consideration of the Panel of Judges of the Military Court in the judgment of Narcotics Abuse by members of the TNI has fulfilled the elements of criminal offense as regulated and threatened with the criminal sanction contained in Article 127 paragraph (1) letter a of RI Law no. 35 Year 2009 Jo Article 55-56 of the Criminal Code. In applying the sanction the Panel of Judges has a consideration that is on the background of the Defendant, the duties of the operations that have been followed, the expertise in the duty, the factors needed in units and also the branches and corps in the unit of the Defendant. In the application of the punishment is based on the objective of the weighting by considering the factors of the injury to the Defendant. Where the Defendant's Corps of Military Police will get sanction and punishment more severe than the faction or corps contained in other TNI because the Military Police as investigators or inspectors who know the rule of law for members of the TNI who commit acts of drug abuse. Keywords: authority, judicature, drug abuse. ABSTRAK Penelitian yang berjudul Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Narkoba bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana kewenangan peradilan dalam menangani tindakan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota militer. Kedua untuk mengetahui sanksi yang diterapkan oleh Majelis Hakim terhadap anggota militer yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Dan penelitian juga menggunakan metode wawancara kepada salah satu Majelis Hakim untuk menjadi salah satu narasumber. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kewenangan peradilan militer terhadap anggota militer yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba bersama dengan warga sipil, yang seringkali dikaitkan dengan perkara koneksitas yang diatur dalam Pasal 198-203 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun di dalam perkara ini tidak terdapat hubungan dan keterkaitan dengan perkara koneksitas, karena dalam hal penyalahgunaan narkoba disini hanya terdapat kesamaan kurun waktu dalam menggunakan narkoba bukan dalam hubungan pengedar narkoba maupun bandar narkoba, sehingga tidak terdapat kesesuaian dengan perkara koneksitas. Ketika terjadi tindakan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota militer bersama dengan warga sipil yang mana perbuatan tersebut bukan merupakan perkara koneksitas, untuk warga sipil akan diadili di dalam pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum sedangkan untuk anggota militer diadili dalam pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer dalam penjatuhan putusan terhadap kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55-56 KUHP. Dalam menerapkan sanksi Majelis Hakim memiliki pertimbangan yaitu pada latar belakang Terdakwa, tugas operasi yang pernah diikuti, keahlian dalam bertugas, faktor dibutuhkan dalam satuan dan juga kecabangan maupun korps dalam satuan Terdakwa. Dalam penerapan hukuman dilandasi tujuan pemberatan dengan mempertimbangkan faktor kejeraan terhadap Terdakwa. Di mana korps Terdakwa yakni Polisi Militer akan mendapat sanksi serta hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan kecabangan maupun korps yang terdapat dalam TNI lainnya karena Polisi Militer sebagai penyidik atau pemeriksa yang mengetahui aturan hukum bagi anggota TNI yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba. Kata Kunci: kewenangan, peradilan, penyalahgunaan narkoba.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	kewenangan, peradilan, penyalahgunaan narkoba.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	Abdul Hadi
Date Deposited:	11 Apr 2018 02:26
Last Modified:	11 Apr 2018 02:26
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/1074

Actions (login required)

View Item

Downloads