Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Kebijakan Lockdown pada Situasi Darurat Kesehatan di Tingkat Daerah

Kusumaputra, Ardhiwinda (2020) Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Kebijakan Lockdown pada Situasi Darurat Kesehatan di Tingkat Daerah. Fakultas Hukum UNDIP. (Unpublished)

Text 2. REVIEWER-1.pdf Download (835kB)

Abstract

Indonesia is a country with regions that have autonomy rights. Through the Act No. 23 of 2014 concerning Regional Government, a division of functions is arranged between the Central Government and Regional Governments. However, the regulation of the division of functions does not always guarantee legal certainty, especially in dealing with health emergencies, such as the corona virus outbreak. It is possible to have a conflict of authority that occurs in creating policies, especially in the creating of a lockdown policy for a particular region. This paper raises two basic problems: First, what is the fundamental basis for a lockdown policy on health emergencies? Second, does the local government establish a lockdown policy for health emergencies that occur in the regions? This paper recommends the need for further construction related to the role of the Regional Government in this matter. Keyword: Lockdown Policy; Health Emergencies; Regional Government Abstrak Indonesia merupakan negara yang memberlakukan hak otonomi di daerah. Melalui adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, pengaturan atas pembagian urusan tersebut tidaklah selalu menjamin kepastian hukum, khususnya dalam menangani situasi darurat kesehatan, seperti wabah virus corona. Tidak menutup kemungkinan adanya konflik kewenangan yang terjadi berkaitan dengan penyusunan kebijakan, khususnya pada pembentukan kebijakan lockdown atas suatu daerah tertentu. Dalam penulisan ini akan dibahas: Pertama, apa yang menjadi dasar fundamental adanya kebijakan lockdown atas situasi darurat kesehatan? Kedua, apakah pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan lockdown atas situasi darurat kesehatan yang terjadi di daerah? Tulisan ini merekomendasikan perlunya konstruksi lebih lanjut terkait peran Pemerintah Daerah dalam hal tersebut. Kata Kunci: Kebijakan Lockdown; Darurat Kesehatan; Pemerintah Daerah

Item Type:	Other
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Law Sciences Study Program
Depositing User:	Sulimin BP3
Date Deposited:	26 Nov 2021 01:53
Last Modified:	26 Nov 2021 01:53
URI:	http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/10554

Actions (login required)

View Item

Downloads